Makalah Perekonomian Indonesia
Perekonomian Liberalis dan Sosialis
di Indonesia
Di Susun Oleh:
Amalia Husnayain
(2D214081)
Universitas Gunadarma
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan
Yang Maha Esa, oleh karena rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini berjudul Sistem Perekonomian
Indonesia. Selain sebagai
tugas, makalah yang saya buat ini bertujuan memberi informasi kepada para
pembaca mengenai Perekonomian Liberalis dan Sosialis di Indonesia
Dengan demikian tidak akan tertinggal informasi mengenai
perkembangan perekonomian di Indonesia. Dalam kesempatan ini, tidak lupa
penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah
membantu.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini
terdapat banyak kesalahan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun
sangat saya butuhkan agar kedepannya kami mampu lebih baik lagi.
Depok
,08 Mei 2015
Penyusun
Amalia Husnayain
PENDAHULUAN
Latar
Belakang
Menurut kamus bahasa Indonesia modern, sistem mempunyai arti
sekelompok dari pendapatan peristiwa yang di susun dan di atur baik-baik. Atau cara, metode
yang terartur untuk melakukan sesuatu. Setiap sistem memiliki tujuan. Suatu
sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem yang biasa di sebut bagian, unsure
dan komponen.
sistem perekonomian Indonesia sudah terjadi pada awal peradaban
manusia. Orang-orang sudah melakukan kegiatan ekonomi dalam hal produksi, hanya
untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kelompoknya saja. Dengan kata lain saat
itu orang-orang belum terlalu berpikir untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk
pihak lain atau dengan orang yang tidak di kenal. Walaupun orang-orang itu
harus berhubungan untuk memperoleh barang lain itu di sebut dengan barter,
untuk kepentingan masing-masing orang. Barter mempunyai arti perdagangan dengan
jalan tukar menukar barang.
Dengan semakin bertambahnya jumlah manusia beserta kebutuhannya
maka sangat di perlukan sistem perekonomian yang bisa mengatur dan
merencanakan. Supaya sistem perekonomian lebih teratur dan terencana.
Rumusan
Masalah
Dari latar belakang di atas, maka kita dapat menyimpulkan beberapa
rumusan masalah. Sebagai berikut :
1.
Bagaimana
sitem perekonomian liberalis dan sosialis di Indonesia ?
2.
Apa
saja contoh praktek perekonomian liberalis dan sosialis di Indonesia ?
Tujuan
1.
Mengetahui
bagaimana Sistem Ekonomi Liberal dan Sosialis di Indonesia
2.
Untuk
mengetahui contoh praktek perekonomian liberal dan sosialis di Indonesia
PEMBAHASAN
SISTEM EKONOMI LIBERALIS DI INDONESIA
Jika kita lihat lagi dampak yang ditimbulkan dari adanya ekonomi
liberal, dengan demikian maka ketimpangan ekonomi, kesemena-menaan dan
kesenjangan sosial akan terjadi. Karena yang kaya akan semakin menjadi kaya
sedangkan yang miskin akan semakin menjadi miskin karena tidak adanya
pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. Fakta lapangan telah
mengatakan bahwa peran liberal hanya dimiliki oleh sekelumit orang saja yang
mampu bertahan dalam keadaan tersebut yaitu pemilik modal, singkat kata
merekalah pemilik modal, yang memonopoli pasar.
Demikian juga, kebijakan ekonomi Indonesia
yang sedikit menganut ekonomi liberal dan tidak tegas yang hanya menguntungkan
daerah kaya atau maju tetapi juga mengutungkan orang kaya. Misalnya saja
terutama di masa Orde Baru kita melihat bagaimana konglomerat kalau meminjam
uang dalam jumlah besar di bank tidak diwajibkan memiliki jaminan atau agunan,
sementara pedagang kecil kalau pinjam uang di bank harus memenuhi macam-macam
agunan dan kewajiban yang sulit dipenuhi.
Coba kalau kita berkaca kepada sebagian negara yang menggunakan
asas ekonomi liberal seperti Amerika Serikat, maka ketidakmerataan pendapatan
dalam penduduknya akan dapat sering anda lihat, sekalipun Amerika Serikat
tergolong negara yang maju. Para pemilik modal dan jutawan tenar layaknya
Donald Trump dan Bill Gates, keduanya akan mampu bertahan dan bahkan terus
menguasai, mendominasi dan memonopoli pasar. Sedangkan masyarakat kalangan
bawah dan menengah dipastikan akan menjadi korbannya.
CONTOH PRAKTEK EKONOMI LIBERALIS DI INDONESIA
Yang pertama di bidang investasi, puncak penerapan aturan yang
berwatak neoliberalisme adalah dalam undang-undang investasi, yaitu
dikeluarkannya UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Undang-undang
semasa Presiden Susilo Bambang Yudhono ini memberikan fasilitas, intensif, dan
kemudahan yang sangat luas kepada penanam modal. Penguasa tanah diperbolehkan hingga
95 tahun, padahal zaman Hindia Belanda batasnya hanya
sampai 75 tahun.
Contoh kedua penerapan neoliberalisne di Indonesia berada di sektor
keuangan. Dengan dikeluarkannya UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia,
sebagaimana yang telah direvisi dengan UU No 3/2004 menjadikan BI sebagai
lembaga independen menjadi dasar dari liberalisasi keuangan. BI tidak lagi
berperan menyalurkan anggaran bagi investasi, akan tetapi hanya menjalankan
fungsi moneter, menjaga nilai tukar mata uang, dan inflasi dalam rangka
makroekonomi semata.
Contoh selanjutnya, berada di bidang perdagangan. Pemerintah telah
melakukan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan hampir
semua negara maju dan Uni Eropa. Perjanjian perdagangan bebas hampir meliputi
semua sektor. Apa yang disepakati FTA jauh lebih menyeluruh dibanding dengan WTO
karena menyangkut seluruh aspek liberalisasi perdagangan dan jasa. Contoh yang
paling baru adalah rendahnya tarif bea masuk pada barang-barang ekspor.
Dan contoh terakhir, adalah ekonomi nasional yang didominasi modal
asing. Ekonomi Indonesia telah digantung dalam utang yang sangat besar, saat
ini jumlahnya mencapai 149,14 miliar dollar AS hingga kuartal IV tahun 2008. Dengan
utang sebesar itu, pemerintah dengan mudah disetir oleh pemodal asing dan tidak
berani berbuat apa-apa.
SISTEM EKONOMI SOSIALIS DI INDONESIA
Dalam kasus Indonesia, kapitalisme global telah menjadikan sistem
ekonomi Indonesia mengarah pada spectrum kapitalistik karena besarnya pengaruh
modal terhadapnya. Kondisi seperti ini terlihat pada ketiadaan kemandirian
dengan tergantung pada utang luar negeri yang menyebabkan Indonesia harus
tunduk pada pemilik modal. Oleh sebab itu Indonesia harus terus bebenah khususnya
dalam system perekonomiannya. Dan dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi yang
diterapkan di Indonesia sangat bergantung atau dipengaruhi oleh sistem politik
yang tengah berkembang.
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia
menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus
pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Etatisme, yaitu
keikutsetaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motovasi dan
kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat
hanya bersikap pasif saja
Tujuan yang hendak dicapai bukanlah sekedar
mencetuskan suatu terobosan ekonomi melelui big push, melainkan juga untuk
mendorong perkembangan masyarakat yang lebih menyeluruh artinya untuk mencapai
demokrasi nasional yang kemudian akam menuju pembangunan tahap sosialisme. Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama
dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Semua aktivitas ekonomi
disentralisasikan di pusat pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan
dari pusat. Dan hal ini menunjukkan ciri khas dari sistem ekonomi sosialis
dimana Sistem Ekonomi Sosialis merupakan sistem ekonomi yang seluruh kegiatan
ekonominya direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh pemerintah secara
terpusat. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi ini adalah Kuba,
Korea, Eropa Timur dan RRC.
CONTOH
PRAKTEK SISTEM EKONOMI SOSIALIS DI INDONESIA
1.
Penurunan
Nilai Uang (Devaluasi)
dengan tujuan:
- Guna membendung inflasi yang tetap tinggi
- Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat
- Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.
Maka
pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya
mengenai penuruan nilai uang (devaluasi), yaitu sebagai berikut.
- Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50
- Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1.000 menjadi Rp. 100
- Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000
Tetapi
usaha pemerintah tersebut tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang
semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Para pengusaha daerah di
seluruh Indonesia tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan keuangan tersebut.
2.
Dekon
dan Peraturan 1963
Pada
bulan Maret 1963, dicanangkan Deklarasi Ekonomi (Dekon). Dimaksudkan untuk
menguraikan metode yang hendak digunakan untuk melaksanakan Rencana Delapan
Tahun. Menurut Dekon, pertumbuhan ekonomi akan terjadi dalam dua tahap yakni :
- Tahap pertama adalah penataan ekonomi yang sifatnya nasional dan demokratis serta bersih dari sisa peninggalan imperialisme dan feodalisme.
- Tahap Kedua adalah tahap pembangunan ekonomi sosialis Indonesia
Dekon
mencerminkan maksud pemerintah untuk mengadakan perubahan yang radikal dalam
kebijaksanaan ekonominya. Dekon memberi bimbingan positif untuk empat bidang
yakni:
- Penentuan laju pertumbuhan ekonomi
- Peningkatan laju penanaman modal dalam negeri dan asing
- Pembukaan hubungan ekonomi internasional
- Penentuan kegiatan ekonomi sektor swasta, koperasi dan negara
Peraturan
26 Mei merupakan suatu program stabilisasi ekonomi yang dilaksanakan melalui
empat belas peraturan untuk membendung inflasi. Mengandalkan mekanisme pasar
dan harga-harga yang ditentukan melalui mekanisme tersebut. Merupakan upaya
berani untuk menyeimbangkan anggaran nasional, menghapuskan banyak pengawasan
harga, memberikan otonomi yang besar kepada perusahaan negara dan menyerahkan
perusahaan kecil kepada pemerintah daerah. (Yahya Muhaimin,1991)
KESIMPULAN
Dengan demikian dalam sistem ekonomi liberal di Indonesia, akan
berdampak ketimpangan ekonomi, kesemena-menaan dan kesenjangan sosial akan
terjadi. Karena yang kaya akan semakin menjadi kaya sedangkan yang miskin akan
semakin menjadi miskin karena tidak adanya pemerataan ekonomi di seluruh
lapisan masyarakat di Indonesia. Sedangkan, Sistem ekonomi sosialis di
Indonesia lebih baik dibanding liberal karena seluruh kegiatan ekonominya
direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh pemerintah secara
terpusat. Dan dapat memakmurkan masyarakatnya lebih merata. Namun sistem
sosialis ini pengaruh pemerintah lebih dominan dan dapat disalah gunakan oleh
pihak yang tidak bertanggung jawab.
Daftar Pustaka
